Kemarin saya menghadiri Kuliah Umum yang digelar oleh Program Studi Peradaban dan Dialog antar Budaya Universitas Cairo. Tema yang digelar kali ini adalah: “Kaifa Naqra Mashadal ‘Udwân ‘alâ Ghazah – Bagaimana [Seyogyanya] Membaca Fenomena Agresi Militer atas Gaza”.

Sebagai pengantar, DR. Nadya Musthafa selaku moderator memaparkan bahwa fenomena Ageresi ini memang sort of complicated scenes, karena dari satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bagian integral dari dinamika perkembangan Arab, sementara di lain sisi, ini juga merupakan bentuk resisten di jalur Gaza. Maka menurut beliau, harus ada pembacaan kritis dan hati-hati terhadap fenomena ini dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang Hukum, Politik, Militer, Sejarah-Peradaban dan lain-lain.

Karena itu jugalah, maka pembicara di Kuliah Umum ini kemarin merupakan representasi dari beragam latar belakang di atas. Hadir sebagai pembica dari kalangan ahli Hukum Internasional: DR. Muhammad Syawqi ‘Abdul ‘Al, lalu dari kalangan pakar dan pengamat politik: DR. Musthafa ‘Alwi,kemudian dari kalangan militer: Jendral Shafwat az-Ziyat, sementara dari kalangan pengamat Sejarah dan Peradaban: DR. Saifuddin ‘Abdul Fatah.

Dalam penyampaian materi beliau yang sepenuhnya berlandas pada pandangan hukum, DR.Syawqi menyinggung beberapa poin penting berikut:

Pertama, terkait kritik beliau terhadap banyaknya kecendrungan media yang meng-ekspose pandangan-pandangan hukum atas fenomena agresi militer di Gaza dari pihak-pihak yang bukan merupakan spesialis Hukum Internasional. Hal ini bahaya menurut beliau, karena akan memicu berkembangannya persepsi publik yang tidak berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Kedua, terkait kaidah-kaidah tindakan pembelaan hukum yang sah (ad-Difâ’ asy-Syar’iy) dalam Hukum Internasional Modern yang memuat ketentuan bahwa tindakan pembelaan hukum akan legal dilakukan apabila ada situasi yang mengancam saja. Maka tidak sah hukum tindakan pembelaan hukum yang dilakukan untuk melawan tindakan pembelaan hukum lainnya. Terlebih jika mengingat bahwa tindakan pembelaan hukum juga ada batasnya, di mana tindakan tersebut hanya boleh dilakukan sejauh tindakan itu bisa menyelamatkan si korban dari kejahatan-kejahatan yang mengancam. Atas dasar inilah, maka serangan-serangan Hamas atas Israel tidak bisa serta-merta dibalas Israel dengan pembinasaan mebabi-buta yang menyeret banyak korban sipil tak bersalah. Selain itu, tindakan pembelaan hukum juga harus dikenakan langsung kepada subjek dan sumber ancaman. Apabila Hamas misalkan merupakan subjek dan sumber ancaman bagi Israel, maka tindakan pembelaan hukum hanya boleh dikenakan kepada Hamas, bukan semua elemen masyarakat hingga memakan korban anak-anak, perempuan-perempuan dan orang-orang tua tak bersalah.

Ketiga, Penyanggahan DR. Syawqi atas dalih Israel bahwa Israel adalah Negara Pendudukan setelah aksi penarikan diri yang dilakukan oleh Israel. Disebutkan oleh DR. Syawqi bahwa ada dua keadaan yang disebut pendudukan, yakni jika ada pasukan pendudukan dalam suatu wilayah tertentu atau jika pasukan pendudukan tersebut memerintah secara keseluruhan di dalam dan di luar wilayah tersebut dengan sistem pengepungan/blokade. Dan segala pemblokadean yang dilakukan oleh Israel atas Palestina jelas merupakan bentuk pendudukan, bukan justeru sebaliknya. Dan fakta inilah yang menjadi landasan bagi masyarakat internasional untuk menyebut fenomena yang sedang terjadi di jalur Gaza sebagai bentuk Agresi Militer. Dan Agresi Militer tentu melegalkan perlawanan bagi bangsa Palestina sesuai dengan konsep pembelaan hukum dalam Hukum Internasional. Maka masyarakat internasional pada tahun 60-an, 70-an dan 80-an, telah menetapkan secara bersamaan bahwa dalam kondisi seperti yang sedang dihadapi Palestina ini, penggunaan senjata untuk pembelaan hukum jelas dilegalkan, bukan hanya sebatas penggunaan senjata, tapi legalisasinya juga sampai pada tahap pelegalan gerakan-gerakan dis-integrasi nasional.

Keempat, tentang ketentuan bahwa: “Perlawanan dengan tindakan terorisme terhadap tindakan terorisme bukan merupakan bentuk terorisme”.

Kelima, apabila ada warga sipil dikepung di wilayah pendudukan atas ketentuan Hukum Internasional, maka wajib bagi pihak yang menduduki untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang berada di dalam wilayah pendudukan kecuali penjaminan atas pasukan-pasukannya. Sementara jika itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang menduduki, maka hal ini menjadi kewajiban bagi masyarakat dunia, khususnya negara-negara tetangga dari wilayah yang sedang berada dalam pendudukan tersebut.

Keenam, tentang ketetapan bahwa perbatasan Mesir tunduk pada kekuasaan Mesir dan Palestina saja, bukan pada kekuasaaan Israel (Ketetapan Dewan Keamanan 1860). Pada kenyataannya, kebanyakan pihak lupa bahwa ketetapan ini tidak akan ada pengaruhnya kecuali jika ada faktor-faktor yang mendorong pemberlakuannya—dalam hal ini kepastian bahwa Israel telah jelas-jelas menyerang wilayah perbatasan ini. Dalam kaca mata Hukum Internasional, serangan-serangan terhadap daerah perbatasan selama ini baru berupa as-Silâh ad-Dha’if atau semacam bentuk penyerangan-penyerangan ringan yang belum termasuk kualifikasi faktor pendorong pemberlakuan ketetapan Dewan Kemanan tersebut. Dan dalam rentang penyerangan Israel atas Palestina, dunia internasional belum melihat adanya urgensi pengeluaran ketetapan tertentu terkait keselamatan wilayah perbatasan ini.

Ketujuh, salah satu contoh kejahatan-kejahatan perang menurut Perjanjian Roma dalam Peradilan Pidana Internasional adalah membangun koloni/daerah jajahan/tempat tinggal di wilayah pendudukan. Satu bentuk kejahatan perang yang jelas-jelas telah dilakukan oleh Israel atas Palestina.

Terakhir, beberapa usulan upaya damai dan sebagian pandangan atas upaya-upaya hukum yang selama ini telah dilakukan:

• Bahwa penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Pidana Internasional tidak akan banyak memberikan hasil, karena tindak kejahatan tersebut tidak dilakukan terhadap negara Anggota PBB, di samping juga para pelaku kejahatan perang kebanyakan tidak berkewarganegaraan yang sah.

• Fatwa-fatwa Dewan Keamanan merupakan salah satu bentuk upaya hukum untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

• Majelis Umum PBB mengupayakan suatu bentuk persatuan perdamaian untuk pengeluaran ketetapan yang menetapkan perwakilan mahkamah kehakiman atas Dewan Keamanan dalam pemantauan tindak kriminal yang terjadi.

• Agar ditetapkan peradilan khusus yang menangani para kriminal perang Israel.

• Agar merujuk kepada negara-negara yang sistem hukumnya memiliki otoritas untuk menangani kasus-kasus internasional dalam penanganan tindak kriminal perang yang terjadi di luar wilayah konflik.

Sementara Jendral Shafwat az-Ziyat, dalam penyampaian materi beliau menyebutkan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza bukanlah bentuk terorisme, tapi sepenuhnya merupakan bentuk perang perebutan kemerdekaan.
Hingga akhir pembicaraan, beliau memang lebih banyak meng-eksplore informasi tentang fenomena operasi militer dan penggunaan senjata sepanjang konflik yang terjadi antara Israel-Palestina, khususnya di rentang agresi militer Israel atas Gaza. Juga beberapa pemetaan beliau atas prediksi kekuatan politik dan militer Hamas berikut pandangan beliau atas pembentukan beberapa lembaga keamanan yang menurut beliau kurang efektif.

Lalu selanjutnya DR. Musthafa ‘Alwi, sebagai representasi dari pakar dan pengamat politik menyebutkan tiga poin penting dalam penyampain materi beliau:

• Pertama, tentang Agresi Militer Israel atas Gaza dalam kerangka pertentangan Arab-Israel secara umum dan dalam konteks perkembangan politik regional Palestina. Di mana disebut beliau bahwa Agresi Militer atas Gaza ini merupakan satu babak dari babak-babak agresi militer berkesinambungan yang dilakukan Israel atas bangsa palestina.

• Kedua, krisis perkembangan konflik atas Gaza.

• Ketiga, proyeksi pasca Agresi Militer atas Gaza.
Menurut beliau, tampak jelas adanya perpecahan Arab dalam konflik Israel-Palestina ini. Hanya saja, perpecahan ini tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak terkait dengan perpecahan dalam negeri Palestina yang semakin kritis. Sebenarnya, bangsa Arab telah terbiasa dengan perpecahan politik, tapi perpecahan ini menjadi lebih kritis pasca perpecahan dalam negeri Palestina.
Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perpecahan bangsa Arab di dekade terakhir ini di luar perkiraan, karena bertolak belakang dengan perpecahan bangsa Palestina. Dan inilah yang menurut beliau merupakan faktor pendorong gerakan-gerakan dis-integrasi di Palestina.

Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa bagian-bagian yang tidak termasuk pada persekutuan yang ada di wilayah Palestina, berada di bawah koordinasi persekutuan yang tidak bisa menghadapi bagian strategikal Palestina.
Selanjutnya, disebut beliau bahwa berdirinya negara Palestina di atas Gaza adalah salah satu bukti bahwa skenario politik selalu mungkin untuk terjadi di belahan bumi manapun.

Dan memang menurut beliau, yang terbaik di atas segalanya adalah mengupayakan kembali bagaimana agar ada persatuan terlebih dahulu di dalam negeri Palestina.
Lalu terakhir, DR. Saifuddin ‘Abdul Fatah sebagai representasi dari kalangan pengamat Sejarah dan Peradaban menyampaikan dalam pemaparan materi beliau bahwa pertama-tama perlu ditegaskan jika dalam segala hal memang diperlukan pembacaan serius, termasuk dalam pembacaan peradaban.

Menurut beliau, pembicaraan tentang peradaban memang kerap dinisbahkan dengan kehidupan dan kemakmuran manusia, peradaban memang tak jauh-jauh dari politik, bahkan bisa disebut bahwa politik itu dibangun oleh peradaban. Maka apa yang terjadi di Gaza adalah salah satu bentuk yang paling bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam esensi peradaban.

Lebih jauh menurut beliau, peradaban itu tidak hanya dimaknai sebagai peradaban masa sekarang saja, tapi seyogyanya jangan sampai terlepas dari pengamatan atas peradaban terdahulu sebagai kacamata untuk menimbang peradaban yang sedang berlangsung sekarang. Dan melihat apa yang sedang terjadi atas Gaza, tak ada hal lain yang harus diupayakan menurut beliau kecuali bagaimana harus melakukan perlawanan atas serangan-serangan Israel di tanah Palestina.

Terakhir, beliau menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan sekedar peristiwa insidentil, tapi sepenuhnya merupakan peristiwa yang mensejarah, yang timbul karena adanya rangkaian sejarah yang kompleks.

Demikian, kuliah umum ini berlangsung tertib hingga saat forum tanya jawab dibuka. Situasi tiba-tiba memanas ketika beberapa Dosen dari Universitas Cairo mengecam bahwa kontribusi Mesir terhadap Palestina sangat minim. Mereka juga mengecam beberapa sikap pemerintah dan pihak diplomasi Mesir yang kebanyakan pro terhadap kepentingan Israel. Konflik ide semakin menajam ketika DR. Musthafa ‘Alwi menyanggah kecaman tersebut dengan menyebutkan bahwa andil Mesir tidak minim untuk warga Palestina. Lebih-lebih ketika beliau balik berstatemen bahwa forum kuliah umum ini adalah forum keilmuan, bukan forum politik. Maka menurut beliau, setiap data atau pendapat yang disampaikan hendaknya benar-benar bersandar pada landasan dan orientasi keilmuan, bukan pada sentimen politik.

Memang tak mengherankan jika forum ini berujung dengan konflik ide seperti kemarin. Karena isu tentang Agresi Militer Israel atas Giza memang mengundang kontroversinya sendiri di Mesir. Dalam klarifikasi saya dengan salah seorang wartawan “al-Mashri al-Yaum (Egypt Today),” dijelaskannya bahwa sebenarnya, tidak benar juga jika disebut kalau andil Mesir itu minim terhadap warga Palestina, karena tidak ada yang salah dengan sikap warga Mesir kebanyakan terhadap Palestina yang sebagian besar begitu peduli, tapi yang salah menurut wartawan itu adalah beberapa sikap pemerintah dan pihak diplomasi Mesir yang dalam beberapa hal memang pro dengan Israel.

Jengah sebenarnya jika forum ilmiah harus bercampur-baur dengan permasalahan-permasalahan lain, terutama permasalahan politik seperti kemarin. Tapi mungkin apa yang disampaikan DR. Nadya Musthafa benar saat beliau mengakhiri forum Kuliah Umum ini: “Lâ numkinu an najtaniba ijtinaban qat’an ‘an siyâsah, fal-an, ihna nuhâwir bi turuqil ‘ilm li fahmi siyâsah—kita tidak akan mungkin bisa benar-benar terlepas dari politik, karena itulah sekarang kita berdialog dengan etika keilmuan untuk memahami politik”…

Oleh; Desi Hanara (www.desihanara.com)

Siapapun dia, termasuk saya, sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang muslim tetap merasakan adanya tarik ulur emosi bila melihat, mendengar berita terkait eksekusi Imam Samudra dan rekan rekannya. Tidak mudah memposisikan diri dengan mengatasnamakan golongan tengah, toh saya suatu waktu pasti condong ke kanan atau sebaliknya. Bahwa, bagaimanapun, Imam Samudra, Amrozi dan Mukhlas seolah telah membuat malu umat muslim Indonesia. Mengapa harus malu? Karena semua rakyat dunia dapat melihat, ketika Imam Samudra memekikkan “Allahu Akbar!”. Bahwa ia adalah bagian dari umat Islam Indonesia (dan itu termasuk saya). Imam Samudra telah membawa hati kita sebagai bagian dari hatinya. Sederhana saja, karena saya dan dia seiman. Sedangkan bila dikaitkan dengan bomnya, maka kita akan mengambil jarak sejauh jauhnya dari mereka (Imam Samudra dkk), bisa jadi karena kita benci atau takut dengan ledakan bom, benci dengan pembunuhan, atau takut dengan polisi. Atau jangan jangan kita masih mendukung Imam Samudra karena punya dendam dengan oknum polisi :D. Inilah tarik ulur emosi yang saya maksudkan. Maka dengan tulisan ini, saya sebenarnya ingin menyudahi kebimbangan saya pribadi dan berharap dapat bermanfaat bagi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Dan sebenarnya tidak terlalu berandai andai sebagai problem solver.

Sebagai pembuka, dengan tegas saya ungkapkan bahwa Imam Samudra, Muklas dan Amrozi bersalah secara hukum. Ini sesuai dengan UU antiteroris (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Selayaknya sebagai akademisi, kita dapat memperkecil ranah ranah subjektif kita dengan mendasarkan pandangan kita pada ranah ranah objektif yang memang dominan. Ranah objektf yang dominan bisa berupa ayat ayat Al Qur’an, Hadist, pendapat ulama dan dalam tataran kenegaraan Indonesia, bisa berupa UUD, undang undang, perda dll. Tanpa Undang undang Terorisme-pun, tentunya Imam Samudra dkk sudah dapat terjerat oleh hukum yang diatur oleh UU Pidana bab XIX pasal 340 dengan hukuman yang tak kalah beratnya. Terlepas dari tuduhan kita pada lemahnya pemerintah dari intervenesi asing, selama ini, kita pun hanya mampu menuduh dan menebak nebak. Dan terlepas dari cara pandang kita menilai bagaimana taktis, strategis maupun teknis yang disusun oleh mereka (yang divonis sebagai teroris) dalam menyusun aksinya, apakah itu dimulai dengan melakukan ritual syahadat, atau bai’at dengan Al Qur’an, lillahi ta’ala, atau meledakkan dengan mengucapkan bismillah atau yang lain. Bagaimanapun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia yang pemerintahannya dijalankan oleh suatu mekanisme trias politica yang harus memiliki kedaulatan. Salah satu kedaulatan yang mesti dijunjung adalah pelaksaan undang undangnya sebagaimana mestinya. Di titik ini, tidak sampai pada perdebatan Hukum Tuhan vs Hukum Manusia. Sedernanya adalah, bahwa rukun Islam terbangun atas lima unsur, tidak termasuk jihad (perang). Toh, tanpa berperang, seorang muslim sudah berhak atas surga (itu sederhanya lho, ngak usah dipersulit :D). Namun ada banyak sekali aspek manusia dengan manusia yang lain yang akan terkait erat pula dengan hubungan dunia dan pengaruhnya ke akhirat kelak. Di antaranya, menuruti perintah orang tua, menepati perjanjian, hutang piutung, perikatan, kriminalitas dll. Nah, yang disebut terakhir, kriminalitas tadi, pun tidak akan berpengaruh terhadap keagungan Tuhan. Seseorang mencaci atau mengancam Tuhan, atau bodoh bodohnya; melakukan rencana pembunuhan atas Tuhan, tidak berpengaruh sedikitpun pada keagungan Tuhan, karena tidak membahayakan Tuhan sama sekali. Lain halnya dengan seseorang yang mencaci Tuhan di depan para penyembahnya, atau melakukan penghinaan Tuhan di hadapan para penganut agama yang menyembah Tuhan tersebut, maka tidak bisa disalahkan bila para penganut agama yang bersangkutan menganggap tidakan si pelaku sebagai kriminal, karena telah mengganggu sebuah kesinambungan hubungan manusia dengan manusia. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa jihad yang diniatkan Imam Samudra dkk, tidak ada hubungannya sama sekali dengan martabat Hukum Tuhan di hadapan hukum manusia. Umat Muslim tidak perlu merasa terhina jika jihad yang diniatkan Imam Samudra ternyata dihukumi sebagai perbuatan teror oleh sebuah negara. Karena semua orang maklum, dari perspektif manapun, yang dilakukan Imam Samudra adalah penghilangan jiwa dengan sengaja yang jelas jelas merupakan pelanggaran bagi Undang undang.

Namun, tidak bisa dipungkiri adanya letak pertautan Islam dan Jihad dengan UU anti terorisme. Salah satu yang paling kita kenal dan sering diulang ulang dalam siaran TV dan lain lain, adalah; Bahwa dalam sejarah Islam, para ulama telah memberikan tiga kriteria bagi pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan Islamiyyah, yaitu Darul Islam, Darul Harbi, dan Darul Ahdi (Negara Islam, Negara Musuh dan Negara Aman). Ketiga pembagian ini, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah dan di zaman para Sahabat, melainkan muncul pada zaman Thabiin, karena semakin kompleksnya permasalahan batas wilayah dan persinggungan kuasaan serta diharuskannya adanya transparansi sikap oleh pemerintah sebuah Khilafah Islamiyyah kala itu terhadap negara negara tetangganya. Dalam undang Undang Negara Indonesia, tiga pembagian kategori Negara di atas sama sekali tidak dikenal.

Meskipun secara de facto, Khilafah Islamiyyah telah tumbang pada tahun 1926, ketiga pembagian tersebut, belum ada banyak perubahan dan masih terdapat di berbagai kurikulum sekolah sekolah diniyyah bahkan di Universitas universitas Islam. Menunjukkan bahwa pembagian ini bisa dibilang masih relevan. Dan menunjukkan bahwa jumhur muslimin (mayoritas muslim yang diwakili oleh para pemegang 4 madzhab) masih mengakui adanya pembagian ini. Meskipun, dalam penafsirannya, justru sangat bervariasi. Varian penafsiran inilah mungkin, apa yang membuat kita (mayoritas umat Islam indonesia) mengambil tempat berbeda daripada Imam Samudra dkk. Di level kita, kita menganggap bahwa Indonesia sudah menjadi bagian dari Negara Islam atau setidak tidaknya negaranya orang Islam, karena selain dihuni oleh mayoritas orang beragama Islam, asasnya ketuhanan yang Maha Esa dan dalam pembukaan UU 45, disebutkan Nama Allah. Namun di level Imam Samudra, Indonesia adalah negara penyembah Taghut (negara kafir seperti kaum Saba di zaman Nabi Sulaiman). Karena tidak taat pada Hukum Allah, tapi justru lebih taat pada hukum buatan manusia. Di level kita, seorang turis dianggap sebagai tamu yang wajib kita hormati dan dalam konteks keislaman, tamu tersebut adalah ahlu zimmah yang telah membayar zimmah (permohonan perlindungan atau visa) yang berhak dilindungi. Tapi di level Imam Samudra dkk, mereka adalah penduduk dari sebuah negara kafir yang dianggap selalu mencari kesempatan dan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Yang dipaparkan di atas adalah semua yang dapat kita lihat dengan nyata dan apa yang ada di depan mata kita, sehingga relatif mudah untuk memberikan penilaian.

Namun yang menjadikan polemik dan masalah yang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia secara umum adalah, apakah Imam Samudra dkk adalah syahid, atau murni seorang teroris. Secara pribadi menyatakan bahwa bila Imam Samudra menganggap yang dia lakukan dengan pengeboman itu adalah tindakan yang tepat untuk memerangi musuh musuh Islam dan ia tidak merasa keliru dengan langkahnya itu, maka Imam Samudra berhak atas pahala seorang Syahid, karena al amalu binniyyah. Itu bagi Imam Samudra, sedang kita sebagai manusia, relatif melihat hasil, bukan kepada proses, apalagi mustahil melihat apa yang ada di dalam hatinya. Dan hasil yang kita lihat dari perbuatan Imam Samudra ialah 202 jiwa ‘tak berdosa’ menjadi korban dan mencederai 209 orang. Apa yang dilakukan Imam Samudra adalah perbuatan antar dirinya kepada manusia yang lain dan itu dihukumi sebagai kejahatan, membuat kita harus berpikir kembali adalah karena kita sering mengaitkan yang sebenarnya tidak terkait dan menyampingkan yang terkait. Kita sering mengaitkan sholat Imam Samudra dengan Bom rakitannya, hal ini tidak mengherankan, karena Imam Samudra dan teman temannya sendiri yang mengaitkan kedua hal itu. Dalam hal ini, saya condong untuk menyalahkan Imam Samudra. Dalam Islam, seorang yang berbuat kejahatan, belum tentu mendapat pengampunan, meskipun ia telah mendapat hukuman dari keputusan seorang hakim, bahkan bila keputusan tersebut keputusan yang sesuai dengan Syari’ah Islamiyyah. Seorang pencuri tidak lantas mendapat jaminan bahwa dosa mencuri diampuni Allah ketika tangannya dipotong. Demikian pula yang terjadi sebaliknya. Bahwa seseorang yang membayar zakat tidak serta merta dapat menjamin bahwa ia mendapat pahala dari zakatnya meskipun di depan mata, zakat tersebut dapat menolong ribuan anak yatim dan cukup untuk membangun banyak masjid. Karena manusia tidak masuk surga dan tidak terjerumus ke dalam neraka karena amal ibadahnya maupun karena dosanya, melainkan semata mata karena rahmat Allah atau azdab-Nya semata. Di sinilah rahasia Allah yang sangat sering dilupakan oleh manusia. Tidak lain karena hal ini, tidak dapat dideteksi oleh 5 indra manusia, atau dengan kata lain, hanya Allah yang tahu. Mungkin kita pernah mendengar bahwa seorang yang mati syahid (meninggal dalam perang) dijebloskan ke dalam neraka hanya lantaran ia tidak ikhlas, perlu digarisbawahi—hanya—karena dia tidak ikhlas, padahal jelas jelas ia mati karena berperang atas dasar pembelaan diri dan keluarga, rakyat, negara dan agamanya sekaligus dari serangan. Dan terkait pula dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan Umar bin Khatab RA, “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (akan diterima) sebagai hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang hendak dinikahinya, maka ia akan mendapati apa yang ia tuju. (H.R Bukhari & Muslim)”.

Maka perdebatan yang selama ini berkembang, sebagian acaranya sudah saya saksikan sendiri. Hanyalah perdebatan yang seharusnya tidak perlu diperpanjang, selain tidak mendidik dan memancing kebencian serta memperlebar perpecahan antar anak bangsa. Dengan perdebatan itu masyarakat seolah hanya terbagi ke dalam dua kelompok, yang satu adalah pro Imam Samudra dkk dengan menganggapnya syahid, dan yang lain adalah yang yang kontra dan menganggapnya sebagai teroris tulen yang berdosa. Padahal masyarakat Indonesia tidak pernah akan sampai kesimpulan akhir, apakah Imam Samudra telah mati syahid, atau orang yang berdosa. Karena semua orang maklum bahwa itu hanya Allah yang tahu. Manusia hanya mampu mengutuk, atau sebaliknya, hanya mampu mendoakan. Justru yang menjadi masalah utama adalah bahwa banyak orang yang berkutat dalam membincangkan UU terorisme, malah lengah dengan UU sendiri atau tidak tahu dengan esensi UU tadi. Dan dalam konteks ini, perbuatan sebagaimana yang dilakukan Imam Samudra adalah perbuatan bersalah. Seharusnya, fokusnya dititikberatkan pada penyampaian dan penanaman nilai undang undang ini kepada masyarakat luas, bahwa sebagai umat beragama, mereka juga adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai kedepannya, hanya karena banyak yang membenarkan Imam Samudra melakukan jihad dengan membuat bom, menjadikan justifikasi atas perbuatan kecil yang serupa seperti jihad dengan mencuri atau bertindak anarkis atas nama li i’lai kalimatillah. Karena sekali lagi, Indonesia adalah negara kesatuan yang bermartabat. Dan martabat Indonesia yang dibentuk pula oleh undang undang dibuat untuk melindungi martabat rakyatnya yang beragama, bukan malah sebaliknya. Sebuah Negara yang berdasarkan UUD 1945 ini tentu saja tidak boleh mengancam martabat agama penduduknya. Karena ini bisa berakibat fatal.


Oleh; AbHas

Hah?! Pak Harto meninggal? Apakah ini hanya isu seperti isu yang sudah beberapa kali kudengar sebelumnya saat pak harto sedang kritis? Tapi bukan! Kali ini, Ardian meyakinan padaku bahwa beliau, Pak Harto, mantan orang nomor wahid Republik Indonesia, Bapak Pembangunan dan pemilik hak kuasa atas mata uang terbesar kala itu telah tiada, inna Lillahi wa inna ilaihi raji’uun. Berita benar, benar benar berita! Dan aku tak boleh kelewatan berita penting ini.

Selepas dari kantor polisi dengan hati mendongkol, karena pihak kedutaan yang tak kunjung tiba… aku langsung menuju warnet, dengan terburu buru pula, seakan, detik dot com benar benar akan tutup lima menit lagi… haha! Padahal aku tahu betul kalau warnet bukanya hampir 24 jam.

Dan, ya, memang benar Pak Harto meninggal, beliau sudah dimakamkan dengan upacara adat yang tertutup untuk umum, aku pun cukup puas menyaksikan keramaian di sekitar lokasi itu lewat video di liputan6.com, beliau dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar.

Dan… tiba tiba hp-ku berbunyi pertanda masuk sms.
“Dik, do’akan Pak Harto! Ajak teman-temanmu sholat ghaib!” itu sms dari bapak, yang kemudian disusul sms yang bersahut sahutan antara aku dengan beliau, tentu saja aku mendo’akan pak Harto, sebagai sesama muslim, aku memang harus seperti itu, tanpa perlu diminta bapak…

Ah bapak ini, ada ada saja, repot sekali sepertinya dengan meninggalnya Pak Harto, sampai sampai menyuruhku Sholat ghoib, sholat ghoib dengan siapa ya...? Sepertinya tak ada yang mau kuajak.
Hingga sudah lelah di warnet hingga membuat kepalaku sedikit pusing, aku pun terbayang kelezatan dari segelas teh yang akan kunikmati bila aku pulang dan segera mamasak air…

***

“Man, sudah dengar kabar kalau Pak harto meninggal kan?” ujarku pada Iman yang sedang menikmati kopinya.
“Iya, udah tu, kenapa?”
“Ya Allah, kasihan banget beliau, sampai beliau meninggal tidak sepi juga dari kontroversial.” Ujarku.
“Yah… betul betul sial… he he heh” Ujar iman dengan asal dan tersenyum. “Makanya, kalau jadi orang besar nanti, jangan jadi koruptor Dik, kalok mau hidupmu tenang.”
Iman paham betul dengan cita-citaku yang ingin punya cita cita sebagai Birokrat.
Wah! Tiba tiba aku merasa kurang bersahabat dengan Iman.
“Eh man, menurutmu, Pak Harto benar korupsi ya?”
“La iyalah Dik, kalok ngak ada salah, kenapa coba, orang kok ramai tahu?”
“Wah, kamu ini Man, Pak Harto ‘kan pernah sebagai tersangka saja, tapi setelah itu tidak terbukti kan... malah kasusnya ditutup, jadi kita ngak bisa mengklaim beliau korupsi Man. Itu juga kata media.”
Dan iman memandangku aneh, “Oooh, jadi antum menganggap Pak Harto bukan koruptor?!” katanya dengan nada yang menuding.
“Bukan begitu maksudku Man… ”
“Nah, kalau tidak pilih kanan, jelas pilih kiri, kalau menganggap Pak Harto korupsi, ya korupsi, kalau ngak, kan ngak?!”
Dan Iman kembali bergejolak, seperti biasanya kalau dia sedang berulah menjengkelkan… sok tahunya kumat.
“Eh, gini mas ya… Pak Harto korupsi, anak anaknya korupsi, mentri mentrinya korupsi, partainya korupsi, dan uang kotor itu mengalir keeeemana mana! Alirannya berkelok kelok! Mengucur, merembes, keeemana mana, sampai ke petani petani yang padinya diajak action sama pak harto buat bual bualin rakyat dengan Pelita, juga kena rembesannya!”
Dugh! Aku tahu, Iman tak sengaja, aku tahu, ini di luar kesadarannya, dia hanya sok tahu saja… aku harus tekankan bahwa Iman sok tahu. Tapi… berkilatan di mataku kenangan lama saat itu aku saat itu masih SD, dan kecamatan kami benar benar meriah, kata Bapak, Pak Harto akan ke kecamatan kami untuk menghadiri Panen Raya, dan koperasi yang dipimpin bapak akan menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Pak Harto. Wah, gembiranya aku kala itu, merasakan kebahagiaan dengan kenyataan bahwa aku, keluargaku, dan rumahku akan masuk TV! Dan itu merupakan kehormatan yang luar biasa mewahnya bagi kami, sampai sampai, setelah acara Panen Raya selesai, keluargaku merayakan kendurian untuk mensyukurinya. Dan Iman menyebut nyebut profesi bapakku yang petani dan pengelola KUD sebagai bagian dari penadah penadah aliran dana dari Almarhum Soeharto?! Entah itu dana APBN-kah? APBD-kah?! Atau sekedar hadiah seorang dari Seorang Soeharto atau apalah...? Semua digeneralisirnya sebagai bagian dari uang kortor korupsi. Dan parahnya, aku menjadi mencak mencak demi tidak rela, seolah, yang kubela benar benar kebenaran. Salah besar! Setelah itu malah memperkeruh suasana. Teman serumah ikut andil dalam perdebatan itu, beringin disebut sebut, KORPRI diungkit ungkit, dan uang lima puluh ribu jadi ejekan. Setiap semuanya disebut, aku dituding, kami berdebat, aku dikeroyok, seperti rampok yang tertangkap tadi maghrib...
“Huh! Tak usah munafik lah! Toh dulu kalian juga mengidam idamkan gambar Pak Harto di dompet kalian kan?! Ujarku sambil melengos pergi tak memperdulikan tertawaan mereka yang masih terbawa komedi berjudul “Pak Harto Naik Helikopter dan Limapuluhribu.”
“Eh, Dik, Dika! Uang monyet juga, kalok tahun jebot waktu itu, kita kita juga mau! ha ha ha!”

***

Suntuk! Suntuk… suntuk! Seperti itulah yang kurasakan di malam ini… tak ada lagi perdebatan, teman teman serumah juga sebenarnya tidak banyak ambil pusing dengan perdebatan tadi maghrib… dan mereka tak meneruskan ejekan mereka lagi dan tak mengungkit ungkitnya kembali… ya iyalah! Mereka merasa menang, dan nasib orang yang dikeroyok seperti aku adalah ‘the poor looser’ dan aku yang tidak punya kesempatan untuk membela diri kini hanya terpekur dalam kesendirian…
Ya Allah, kalau rumahku, sawah bapak, KUD kami yang yang sudah bangkrut itu memang mengalir uang haram, ampunilah dosa ibu bapakku ya Allah! Jangan kau adzab kami Ya Allah. Hanya Engkau yang Maha pengampun… Ibu bapakku seperti aku, mereka orang yang tidak tahu, kami hanya cari makan, kami hanya butuh beras…. Ya Allah… ah! Akhirnya timbul juga dilema seperti ini, tentu saja, aku yang tadinya ngotot bukan main, ternyata akal dan nuraniku tidak luput dari apa yang disebut relatifitas oleh Einsten…. Dan aku seakan tiba tiba menjadi makhluk yang cepat terpuruk dalam ketakutan akan sesuatu yang tak pasti. Dilema, ya dilematis…
Oh! Sudah jam 4 dinihari! Sedang aku belum juga mampu memejamkan mata, hingga kemudian hp berbunyi pertanda sms datang,
Ups, dari bapak, ada apa ini, perasaan, masalah duit sudah dikirim, kemaren juga kami sudah berkelakar banyak…
Isi sms itu berbunyi… “Dika, pa kabar? Eh Dik, Bapak dengar di Kairo dibuka cabang Golkar ya? Bagus itu, kau masuk anggota ya.”
Ah, ada ada saja bapak ini, kubalas…
“Wah, pak, itu juga baru isu. Lagipula, Dika juga tak begitu minat kok, emang apa pentingnya? Biar Dika disini belajar sajalah”
“Dik, kau harus masuk,demi kluarga,tadi Pak Iman ayahnya Ruli krumah, nawarin bapak proyek pmbngunn KUD kmbali, Ruli ketua Golkar Kairo kan? Kau harus masuk! Sebentar lagi tahun 2009 lho!”
Bip bip bip!
Hp berdering lagi… sms baru.
kutinggalkan saja, kepalaku pusing…

Heru Purnama Hasido
Mahasiswa Syariah wal Qanun, Al-azhar

(DILEMA PENYIKAPAN KASUS KELAMNYA SEJARAH)

Solon, seorang pemikir Yunani, pernah mengungkapkan bahwa hukum itu seperti sarang laba-laba, hanya bisa menjerat yang lemah. Namun begitu ia mau menjaring yang kuat, hukumnya menjadi bak sarang laba-laba yang menabrak gajah. Alih-alih dapat merobohkan sang gajah, justru sarang itu morat-marit terpecah-pecah. Kira-kira begitulah ungkapan yang pantas untuk menggambarkan proses penegakan hukum di Negara kita tercinta, Indonesia.

Masih terngiang jelas tentunya di telinga kita akan sebuah nama Almarhum Haji Muhammad Suharto. Yah, seorang tokoh besar, Jenderal Besar, dan juga Presiden dari sebuah negara besar (jumlah penduduknya). Namun dibalik kesuksesan itu, dugaan dan tuntutan serta dakwaan baik itu pidana maupun perdata terus mengalir diarahkan kepada sosok yang murah senyum ini. Mulai dari penjahat HAM kelas kakap hingga koruptor kelas dunia.

20 Januari 2008 boleh jadi menjadi tanggal berakhirnya tuntutan pidana akan tindak kejahatan kriminal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini menjadi mafhum, manakala tuntutan pidana tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya. Namun mengapa tuntutan-tuntutan perdata (meskipun hanya satu saja, Penyelewengan Uang Negara atas nama Yayasan Supersemar) juga tidak kunjung ada penyelesaiannya? Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya, mengingat dakwaan perdata dapat dilanjutkan meskipun terdakwa telah tiada dengan jalan melimpahkan tuntutan kepada para ahli warisnya.

Berbagai macam kendala seolah terus-menerus menimpa para pihak penuntutnya. Kendala terakhir yang diberitakan media masa adalah menyangkut hilangnya berkas perkara. Namun jika kita ingin menelisik lebih dalam lagi maka kita akan menemukan bahwa kendala sesungguhnya bukanlah kendala teknis semacam itu. Berkas hilang bukan penyebab tapi akibat dari keengganan untuk menghukum Soeharto.

Contohnya, keterangan Muladi bahwa kasus Soeharto sudah selesai. Sebagaimana tertera dalam berita Tempo Interaktif 23 Mei 2007, Muladi minta semua pihak tidak menghabiskan energi untuk mengurusi atau memperdebatkan masalah-masalah di masa lalu seperti pengadilan bagi mantan presiden Soeharto. Muladi melihat bangsa Indonesia kurang fokus terhadap masa kini dan masa depan padahal masalah yang akan dihadapi ke depan sangat banyak. Kalaupun ada hal-hal di masa lalu yang perlu ditindaklanjuti, lanjutnya, haruslah masalah-masalah yang besar dan strategis saja sementara masalah yang kecil tidak perlu dipersoalkan lagi.

Aneh bukan? Masalah Suharto dianggap masalah kecil. Loh, kok masalah yang kecil? Bukankah jumlah uang yang diambil Soeharto itu besar sekali, sampai tidak terbayangkan? Memang, Pak Muladi yang sekarang Gubernur Lemhanas, tapi di jaman Soeharto adalah Menteri Hukum dan HAM, jadi sudah jelas kedudukannya dimana. Sama dengan menanyakan Donald Rumsfeld apakah serangan atas Irak itu benar atau salah.

Tak kalah "anehnya" ungkapan Wakil Presiden kita, Jusuf Kalla yang menyatakan, "Jangan kita menyalahkan masa lalu tapi mari bergerak dalam kondisi kekinian." Ungkapan yang baik dan bijak. Namun dalam lanjutan ungkapannya (pedagang yang karena sejarah reformasi ini menjadi orang nomor dua ini) ia mengatakan, berdebat boleh saja dilakukan tapi tidak boleh sampai menghabiskan waktu dan menghalangi upaya penyelesaian permasalahan bangsa. Lha, koq bisa? Apakah pengusutan Soeharto 'menghabiskan waktu dan menghalangi upaya penyelesaian permasalahan bangsa?' Dan bukankah justru permasalahan bangsa adalah menegakkan keadilan?

Jadi menurut hemat saya, "bring back the past or let's get it on to a better future", justru kedua-duanya sama-sama penting, tidak ada yang tidak penting. Ada asap ada api, kalau apinya tidak dimatikan asapnya kapan berhenti, tapi kalau sibuk mematikan api, kebulan asapnya bisa merepotkan orang sekitar. So, gimana caranya mematikan api sambil menghilangkan kebulan asap yang makin tebal? Nah, itu sich PR para pemimpin kita termasuk Pak Jusuf Kalla.
Lebih miris lagi, manakala sang Presiden SBY dalam satu kesempatan menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa persoalan dan perkara mantan presiden Suharto diendapkan untuk saat ini adalah kekhawatiran akan terjadinya 'perpecahan bangsa".

“Perpecahan bangsa” yang bagaimana dan yang mana yang dia takutkan kalau dia membuka kasus itu? Kalau dia tidak membuka kasus ini segera, justru keamanan dan ketenangan yang tercipta selama ini menjadi semu, hambar dan kehilangan makna, karena -sekali lagi menurut hemat saya- sekaranglah kesempatan untuk membuka segala kedok kejahatan masa lalu, dan mengambil kembali uang milik rakyat dari tangan "perampok" yang otoriter itu.

Tentunya kita semua tidak lupa, bahwa setiap orang itu sejajar di mata hukum. Suara rakyat dalam pemilu yang telah memilihnya sepertinya belum juga membuat Presiden SBY percaya diri dan yakin untuk melakukannya. Dan ketaatannya beribadah juga masih membuatnya ragu pada Tuhan sehingga tidak berani mengambil tanggung jawab untuk membuka kasus Suharto. Saya tidak tahu seberat apa dosanya jika dia terus meremehkan suara rakyat dan meragukan hidayah Allah. Namun yang jelas, kemiskinan dan kesengsaraan rakyat yang berkelanjutanlah yang akan menjadi akibatnya.

Hmmphhh, sungguh ironi. Untuk sementara ini kasus dakwaan perdata Suharto pun masih mengambang. Hakim malah memvonis jaksa tak berhasil membuktikan dakwaan, aktivis penuntut sewot, para tokoh simpang siur pendapat, dan yang mengerikan lagi, masing-masing pihak merasa benar! Sungguh, ini pertanda kepastian bahwa hukum telah mencapai tahap kritis, lebih-lebih tatkala rakyat jelata kini tak sungkan lagi berkata "Kalau orang kecil maling ayam saja langsung masuk penjara!". Cape dech.
Keadaan seperti ini menandakan bahwa rakyat sudah skeptis –meragukan- akan proses penegakan hukum. "Intonasi" seperti ini berkesan menuduh bahwa hukum berpihak pada yang kuat baik dalam arti kekuasaan, politik maupun kekuasaan uang. Suatu kesan yang jelas menyesatkan tentunya, karena seolah-olah hukum bisa diatur dan keadlian bisa dibeli. Hukum bukan lagi bak gambaran dewi dengan mata tertutup menggunakan pedang keadilan, karena hukum telah pandang bulu, sungguh pilu!

Karenanya hal yang terpenting sekarang menjadi acuan pemerintah adalah menyadari akan hal ini, untuk selanjutnya bersegera melakukan pembenahan secara komprehensif dalam hal penegakan hukum. Pemerintah, penegak hukum dan masyaratak tentunya harus "satu bahasa" atas prinsip-prinsip hukum dan dijalankan sebagai komitmen bersama. Tanpa komitmen satu bahasa atas prinsip-prinsip hukum, setiap ada putusan langsung meluas jadi polemik, membuat rakyat bingung memahami hukum itu seperti apa? Disebut bulat, ternyata lonjong, saat dipahami lonjong, malah menjadi kubus pula.

Komitmen satu pemahaman atas prinsip-prinsip hukum di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri menjadi amatlah penting. Bagaimana rakyat mau taat hukum, kalau suatu kasus memberi hikmah pada mereka hukum itu lonjong, ketika mereka taat dengan hukum lonjong ternyata salah! Begini salah begitu salah, perilaku rakyat pun pada akhirnya jadi serba salah."
Lebih jauh lagi, untuk menuntaskan kasus "Suharto" secara khusus dan penegakkan keadilan terhadap sesama tidak saja dibutuhkan komitmen pemerintah atau penegak hukum yang diartikulasikan baik dalam undang-undang maupun kebijakan pemerintah, seperti usaha membasmi KKN, pembalakan liar, dan sebagainya, yang mengakibatkan rakyat sengsara, namun lebih daripada itu para pemimpin bangsa ini harus memiliki political will dan faith dalam upaya merealisasikannya. Jika ada keinginan dan keyakinan pasti kita bisa mengungkap masalah ini. Orang tua saya mengajarkan semua masalah yang dibuat oleh manusia pasti bisa dijawab dan dipecahkan oleh manusia.

Cuma, harus dimulai dari mana political will itu? Pertama tentu dari para pemimpin lembaga-lembaga penegak hukum, lalu pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, kemudian masyarakat sendiri untuk selalu berperilaku mendukung komitmen-komitmen nasional. Tentu, untuk itu tak bisa sekali jadi. Ia dibangun dari kasus demi kasus yang ditangani dengan baik oleh aparat hukum maupun pemerintah, dan terus lebih berorientasi pada rasa keadilan terhadao masyarakat dan bukan sebaliknya.

Akhirnya, alunan sendu musik dan lirik "Andai Ku Tahu" karya grup band "Ungu" untuk patut dijadikan pemacu dalam upaya menjalankan semuanya itu.

Andai ku tahu malaikat-Mu kan menjemputku
Izinkan aku mengucap kata taubat padamu
Aku takut akan semua dosa-dosaku
Aku takut dosa yang terus membayangiku

Aku manusia yang takut neraka namun aku juga tak pantas di surga
Andaiku tahu kapan tiba ajalku
Izinkan aku mengucap kata taubat padamu

Ferlyansyah Jaiz
Mahasiswa Syariah wal Qanun, Al-Azhar

Membincangkan budaya, tentu saja juga membincangkan masyarakat sebagai pelaku dan aktor dari terbentuknya sebuah kebudayaan. Dan komponen penting yang selalu berkaitan dengan budaya juga adalah sejarah dan peradaban. Kedua tema tersebut pun tak terlepas dari objek kajian masyarakat dan manusia sebagai pelaku utama sebuah sejarah dan peradaban.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang berbudaya, dan itu adalah fitrah yang tak hanya diakui Allah dalam kitab suci Al-Qurán, namun juga dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, yang mambuktikan bahwa pada salah satu dari bagian otak manusia terdapat bagian yang khusus menjadi penanggung jawab atas bahasa, dan budaya manusia.

Budaya kini mencakup tema yang lebih luas. Bila di jaman kolonialisme, budaya, secara gamblang dipisahkan oleh masyarakat Barat yang membedakan antara masyarakat yang berbudaya, maupun yang tak berbudaya. Masyarakat yang berbudaya digambarkan sebagai masyarakat yang mewakili komunitas yang mengenal tulis menulis, hidup menetap dan gambaran-gambaran lain untuk menjelaskan perbedaan antara masyarakat yang berbudaya maupun yang tidak berbudaya. Dalam hal ini terkait erat dengan tema-tema fundamental tentang sebuah peradaban, maupun tema politis dalam kaca mata orientalis dan kepentingan-kepentingan imperialis. Hal itu tentu berkaitan erat pula dengan latar belakang, maksud serta isi dari yang disampaikan dan yang oleh Barat pahami, misalnya, kebijakan politik, ekonomi, maupun kultural. Namun saat dunia telah mulai terbuka dengan globalisasi antar negara bahkan lintas agama, tema itu kini semakin diperluas, berbanding lurus dengan adanya kepentingan dan kebutuhan. Bahkan kadang, perluasan tema yang dikaji terlalu luas, hingga hasil yang diperoleh kadang sempit dan ‘menyempitkan’.

Budaya Barat, meski dengan dominasi bahasa, politik, maupun ekonominya, tidak pernah terlepas dari therma-therma budaya asal yang menjadi sebuah backround besar yang mendarah daging pada mereka, yaitu budaya Yunanai dan Romawi serta warisan dunia Kristen. Begitu pula dunia Timur, dan non Barat lainnya. Bisa saja dibuktikan bahwa Barat telah semakin mendunia dengan telekomunikasi dan industrinya, namun bagi non Barat sendiri—disini termasuk di dalamnya Islam, Arab, Cina, Afrika, Jawa, serta melayu—selalu saja akan menemukan jati diri mereka sebagai bagian pemilik Bumi yang berbeda. Dan identitas-identitas itu telah, dan akan terus bertahan, ada, bahkan akan bermunculan, baru, maupun bangun dari mati surinya.

Memahami budaya, yang saat ini barat menganggap mereka sebagai kiblat sebuah kebudayaan juga kadang tak mampu untuk bertindak proporsiaonal dalam memandang kebudayaan selain mereka. Barat menganggap bahwa budaya Barat adalah budaya global yang mampu merasuk ke dalam setiap sendi-sendi masyarakat di manapun ia di sudut dunia, sehingga setiap manusia mampu meniru, bahkan mengikuti dan menjadi bagian budaya mereka. Padahal itu mustahil terjadi, karena sebuah norma tak dapat bila hanya terbentuk dari adanya dorongan kekuatan politis, ekonomi maupun sosial saja. Namun ia adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang sebuah komunitas masyarakat. Dan dunia Barat modern, sejak bangkitnya pada sekitar tujuh abad yang lalu belum mampu membaratkan dunia. Meskipun mereka telah mampu menguasai wilayah serta budaya tuan rumah yang mereka jajah dalam waktu yang tak sebentar. Sebuah contoh kecil saja, pemakaian alas kaki di dalam rumah adalah budaya yang sangat wajar di Barat, seorang tamu dianggap tidak sopan bila membuka alas kakinya di rumah yang ia kunjungi, namun tidak demikian dengan budaya yang disepakati mayoritas masyarakat Indonesia, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Indonesia, sebagai negara yang patut dibanggakan atas keragaman budaya Rakyatnya, sebenarnya memiliki tugas yang tak ringan, karena diakui atau tidak, Indonesia tak hanya sebuah wilayah yang terdiri dari warisan daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan besar semisal Sriwijaya maupun Majapahit, juga tak hanya sebuah tanah air yang menjadi bagian dari satu bangsa penjajah yang sama. Tapi ruh persatuan Indonesia perlu dipahami sebagai wujud adanya ukhuwah Islamiyyah. Sekecil atau seringan apapun bentuk ukhuwah itu. Maka, kini ia telah berwujud sebuah negara yang berbendera merah putih dan berlambang Garuda. Tugas tak ringan tersebut, bisa jadi bertambah, bisa pula berkurang. Bertambah, saat komponen-komponen utama yang merupakan kekuatan atas dasar kesamaan historis, ternyata rusak. Bisa disebabkan oleh suber daya Manusia yang merupakan kekayaan intelektual yang tak seimbang dan merata, ego rasis, atau bahkan perpindahan agama. Bisa pula tugas tersebut bertambah ringan, bila hal-hal yang diharapkan di atas telah dapat terealisasikan.

Budaya Melayu, sebagai bagian dari budaya-budaya yang mewarnai khazanah budaya Indonesia tak dapat dilepaskan dari kajian kebudayaan ini, dan Islam sendiri juga tak dapat dilepaskan dari sejarah Melayu. Hingga saat ini dapat disimpulkan bahwa sopan santun melayu dan tata karma melayu adalah sopan santun Islam dan tata krama Islam.

Sedangkan Islam, tak hanya sekedar agama yang memiliki daya elastisitas yang sangat baik pada budaya-budaya yang diwarnainya, namun juga dapat menjadi budaya yang seakan menjadi satu dengan budaya tersebut, bahkan dapat membentuk sebuah budaya yang seakan sama sekali baru. Sebagaimana yang terjadi pada budaya Melayu Islam.

Islam Melayu-Indonesia sejak awal telah menjadi perhatian para sosiolog maupun sejarawan. Meskipun pada masa-masa awal penelitian dan perhatian tersebut atas dorongan semangat Kolonialisme dan kepentingan ekonomi dan politik penjajahan. Banyak hal dalam Islam Melayu-Indonesia memang menjadi daya tarik bagi para sarjana, antara lain karena watak atau karakteristik Islam Melayu Indonesia Malaisia yang memiliki kekhasannya tersindiri. Yang berbeda dengan watak Islam di wilayah lain khususnya di Timur Tengah. Selain itu, perkembangan Islam di wilayah ini juga mengalami fase yang begitu mengesankan, menunjukkan adanya dinamika dan kreatifitas bangsa Melayu Asia Tenggara, baik menyangkut wacana maupun praktek-praktek keagamaannya.

Corak dan karakteristik Islam di Melayu-Indonesia ini tak hanya menimbulkan berbagai apresiasi, tapi juga pandangan-pandangan yang bernada kritis. Tidak sedikit yang menilai Islam Melayu-Indonesia terlalu ‘jinak’ dan terlalu akomodatif terhadap berbagai kepercayaan, praktek keagamaan, dan tradisi lokal. Sehingga disebabkan itulah, Islam Idonesia bersifat sinkretik, tidak murni, dan telah lepas dari arus utama Islam di Timur Tengah, sebagai pusat Islam.

Bahkan hal ini juga yang menyebabkan beberapa ilmuwan menganggap bahwa Islam Melayu-Indonesia adalah ‘bukan Islam yang sebenarnya”. Namun, di sisi lain, kekhasan ini juga tidak jarang dipandang sebagai kekuatan dan daya tarik tersendiri, karena hal tersebut berarti menunjukkan adanya respon, dinamika dan kreasi dari masyarakat Melayu Indonesia, dan juga negara negara Jiran dalam meresepsi Islam.

Eksistensi Melayu, sama halnya dengan eksistensi kebudayaan kebudayaan-kebudayan minor di dunia, sedang mengalami ancaman dengan terkiskisnya oleh eksistensi budaya mayor yang mendunia dan lebih bersifat global. Dan begitu juga yang terjadi pada kebudayaan dan kekayaan kebudayaan yan telah dibangun umat Islam—yang dalam hal ini Islam dalam tema kajian kebudayaan, meskipun Islam sendiri adalah agama, bukan sebuah kebudayaan—budaya Islam, telah terbentuk dengan demikian rupanya budaya tersebut. Islam tak sekedar menara-menara yang menjulang serta alunan Adzan serta lantunan Tahlil dan Barzanji, tak sekedar pergaulan yang terbatas atas hubungan laki-laki dan perempuan, akad nikah serta akad perceraian. Namun Islam menjadi bagian darah mereka yang menganutnya, karena ia telah menalir bersama darah bapak ibu serta nenek moyangnya. Ia juga berkembang bersamanya hingga saat gilirannya melahirkan generasi-generasi baru. Budaya Islam Melayu bahkan telah mengakar begitu kuat, sampai-sampai meski budaya Islam Murni yang ke Araban telah tercerabut dari dirinya, budaya Islam Melayu masih mampu menjadi pembangun sebuah kesadaran lain yang masih begitu kuat dalam diri seorang Musli Melayu. Hingga ada slogan yang populer di tengah masyarakat, yang berbunyi “Memang aku tak sholat, aku pun tak puasa, tapi kalau Islam dihina, aku tak kan rela.”
inspired with "The clash of civilization - Samuel P Huntungton"
*hasido*