Pendahuluan

Adanya kehendak bebas/memilih (hurriyah ikhtiyar) dan intelektualitas/kedewasaan seseorang tidak cukup untuk perkara pidana, akan tetapi mesti adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Kesalahan merupakan esensi pilar maknawi/immaterial dalam delik/tindak kejahatan/jarimah, yang tanpanya tidak ada tampat perkara pidana.

Ada dua bentuk kesalahan:

a. kesalahan disengaja,
b. kesalahan tidak disengaja.

Kesalahan disengaja yaitu jika seseorang melakukan tindak kejahatan, mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, seperti membunuh seseorang dengan sengaja. Sedangkan kesalahan tidak sengaja yaitu jika seseorang melakukan tindak kejahatan, mengetahui akibat dari perbuatannya tanpa menghendaki akibat dari tindakannya tersebut, seperti seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai yang kemudian menabrak kendaraan lain.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, penulis akan membahas tentang kesalahan dalam hukum pidana dalam 5 sub bahasan: I. Kesalahan disengaja/al-Khata’’Amdi/Dolus II. Kesalahan tidak sengaja/al-Khata ghairu ‘Amdi/Culpa III. Unsur non materi dalam pelanggaran (ringan) IV. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain V. Hal-hal yang menghalangi/meniadakan pertangungjawaban pidana I. Kesalahan disengaja/al-Khata’ ‘Amdi/al-Qashdul Jina’i Dalam pembahasan kesalahan sengaja akan dibahas mengenai esensi kesengajaan, unsur-unsur kesengajaan dan jenis-jenis kesengajaan. a. Esensi kesengajaan Kesalahan disengaja merupakan bentuk biasa yang terjadi dan merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi pada kehendak atau keinginan manusia yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukum atau pidana, karena pelaku kejahatan itu menginsyafi, menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatan yang melawan hukum. Misal: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, ia menghendaki dan sadar akan perbuatannya.


Ada dua teori tentang kesengajaan: Teori Pengetahuan / membayangkan Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut[1]. Teori Kehendak Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan –yang dipidana hukum- dan menginginkan akibatnya[2]. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja (القصد الجنائي) adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.[3] b. Unsur-unsur Kesengajaan Kesengajaan memiliki dua unsur: Kehendak / al-Iradah Kehendak merupakan unsur kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dikenakan pidana secara hukum. Kehendak adalah perbuatan batin yang menginginkan tercapainya tujuan tertentu[4]. Maksudnya adalah kehendak untuk sengaja melakukan tindak kejahatan, dan menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut yang melanggar hukum. Jika terdapat unsur kehendak ini, maka suatu perbuatan tersebut sudah memiliki salah satu dari unsur kesengajaan dan bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana sengaja. Kehendak dalam kesalahan disengaja berbeda dengan kehendak dalam kesalahan tidak disengaja, di mana kehendak dalam kesalahan tidak sengaja hanya sebatas kehendak untuk melakukan perbuatan tanpa ada kehendak tercapainya akibat. Maka, jika seseorang menggunakan senapan api untuk berburu hewan, kemudian menimpa salah seorang di sekitarnya, ia –orang yang menggunakan senjata api tersebut- akan dipidana atas kasus tindak pidana tidak sengaja. Hal itu karena pelaku hanya bermaksud dan berkehendak menggunakan senapan api untuk berburu hewan, bukan berkehendak menembak seseorang yang terkena tembakan api. Mengetahui atau pengetahuan Pengetahuan merupakan unsur kedua dari kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dapat dikenakan pidana secara hukum. Maksud pengetahuan di sini adalah mengetahui seluruh unsur-unsur pembentuk tindak kejahatan sebagaimana yang telah ditetapkan hukum. Karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan dan ia bodoh atau tidak tahu bahwa tindakannya itu dipidana hukum, maka tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakkannya[5]. Untuk itu, perlu dibedakan jenis pengetahuan ini, yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang kejadian-kejadian/realita. Pertama: Pengetahuan tentang hukum Di antara kaedah umum yang ditetapkan hukum adalah tidak bolehnya membela diri dengan beralasan tidak mengetahui hukum atau undang-undang. Hal ini karena mengetahui hukum merupakan suatu kewajiban. Ini merupakan kaedah yang dipakai disebagian besar Negara di dunia. Dalam hukum Mesir disebutkan bahwa wajib mengamalkan hukum setelah sepuluh hari sejak disebarkannya hukum atau undang-undang, dan penyebaran atau pemberitaan hukum ini merupakan indikasi adanya pengetahuan tentang hukum bagi seluruh masyarakat. Dan maksud mengetahui hukum di sini adalah mengetahuinya dengan bentuk atau pemahaman yang benar. Hikmah dilarangnya beralasan tidak mengetahui hukum adalah demi supremasi, kepastian dan ketegakan hukum dalam suatu Negara. Namun, untuk menetapkan pengetahuan tentang hukum yang ada merupakan masalah yang sulit. Dalam realita, kaedah umum ini sulit diterapkan, karena banyaknya undang-undang bahkan bagi para aktivis dan pegiat hukum sendiri. Dikarenakan hal itu, para hakim dan pakar hukum melakukan peringanan pada dasar kaedah umum tersebut, yaitu dengan membatasinya bahwa tidak boleh atau dilarang melakukan alasan atau berapologi tidak mengetahui hukum yang ada dalam teks hukum pidana. Di samping itu, dibolehkan beralasan tidak mengetahui hukum pada bererapa keadaan, seperti seseorang yang diblokade dalam suatu tempat disebabkan gempa, perang dan lainnya, kemudian pada waktu itu hukum atau undang-undang disebarkan dan ia tidak mengetahuinya. Apabila orang tersebut melakukan tindak kejahatan maka ia boleh beralasan tidak mengetahui hukum, dengan begitu ia tidak bisa dikenakan pidana. Kedua: Pengetahuan tentang kejadian/peristiwa Dalam kaedah umum, seseorang diharuskan mengetahui seluruh kejadian-kejadian penting yang masuk dalam struktur hukum yang merupakan syarat adanya unsur kejahatan atau delik. Hal ini karena ketidaktahuan (al-Jahl) atau kekeliruan (al-Ghalt) dalam kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi adanya unsur kesengajaan yang merupakan syarat adanya delik atau kejahatan. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan/al-jahl adalah tidak mengetahui suatu hukum dan tidak pula memahaminya. Sedangkan kekeliruan/ghalt adalah mengetahui dan memahami suatu hukum namun dengan pemahaman yang tidak benar atau salah. Walaupun ketidaktahuan dan kekeliruan adalah suatu yang berbeda akan tetapi pengaruhnya sama dalam kesalahan disengaja. Akan tetapi, pengaruh keduanya –ketidaktahuan dan kekeliruan- berbeda dalam keadaan apabila ketidaktahuan dan kekeliruan itu terjadi pada rukun kejahatan, atau pada keadaan diberatkan dalam kejahatan, atau pada korban dalam kejahatan. Sebelum membicarakan pengaruh ketidaktahuan dan kekeliruan dalam beberapa keadaan di atas, di sini akan dibahas sebuah kaedah umum bahwa “pembuat undang-undang atau peraturan tidak mempertimbangkan sarana atau wasilah yang digunakan dalam melakukan kejahatan, tidak juga mempertimbangkan waktu melakukan kejahatan dan tempat melakukan kejahatan, kecuali jika peraturan butuh hal tersebut untuk mempertimbangkan terjadinya kejahatan”[6]. Sebuah peraturan, walaupun tidak mempertimbangkan sarana yang digunakan untuk kejahatan, terkadang mempertimbangkannya pada beberapa keadaan. Sebagi contoh: Kejahatan pembunuhan dengan racun. Kejahatan ini tidak dianggap sempurna rukun delik atau tindak kejahatannya, kecuali jika sarana yang digunakan untuk membunuh adalah materi atau bahan yang sangat mematikan. Begitu juga peraturan terkadang mempertimbangkan waktu melakukan kejahatan pada beberapa keadaan. Seperti yang disebutkan dalam butir 78 UU Pidana Mesir, bahwa setiap orang yang mendorong atau memerintahkan tentara Negara ketika masa perang untuk bergabung dan membantu tentara asing akan dihukum gantung. Peraturan terkadang juga mempertimbangkan tempat melakukan kejahatan pada beberapa keadaan. Seperti dalam butir 277 UU Pidana Mesir, bahwa dihukum dengan tahanan selama tidak lebih dari enam bulan seorang suami yang berzina di dalam rumah istri. Berdasarkan keadaan di atas, jika pelaku kejahatan tidak mengetahui bahan mematikan (sarana) atau tidak mengetahui waktu dan tempat ketika ia melakukan kejahatan, maka unsur kesengajaan dianggap tidak ada. Macam-macam ketidaktahuan dan kekeliruan serta pengaruhnya: 1- Ketidaktahuan dan kekeliruan pada rukun kejahatan atau tindak pidana. Para ahli hukum sepakat[7] bahwa dalam keadaan tidak tahu atau keliru pada rukun kejahatan, maka kejahatan tersebut bukan merupakan kesengajaan. Sebagai contoh pada kejatahan pembunuhan, pelaku kejahatan harus mengetahui tempat terjadinya kejahatan terdapat manusia. Jika seseorang menggunakan senapan api, dan dia memiliki prasangka kuat bahwa ada hewan buas dari jarak jauh yang akan menerkamnya padahal itu adalah manusia, kemudian ia melesatkan senjatanya, maka dalam keadaan ini ia tidak dipidana dengan pembunuhan sengaja. Contoh lain adalah jika seseorang masuk ke Mesjid dan melepaskan sendalnya, kemudian ketika keluar ia memakai sandal orang lain dan berprasangka kuat bahwa yang ia pakai adalah sandalnya, maka ia tidak dianggap sebagai pencuri. Contoh kejahatan di atas tidak dianggap sengaja karena salah satu rukun tindak pidana atau kejahatan tidak ada, yaitu rukun non materi atau kehendak dan mengetahui. 2- Ketidaktahuan dan kekeliruan dalam keadaan diberatkan hukuman Jika seorang pembantu mencuri harta atau barang majikannya, maka hukuman untuk dia diberatkan sesuai undang-undang. Akan tetapi jika ia tidak tahu harta itu adalah milik majikannya, maka dia dihukum dengan pidana pencurian biasa. Jika seseorang kembali melakukan kejahatan, dalam hal ini ia akan diberikan hukuman lebih berat sesuai undang-undang, akan tetapi jika ia tidak tahu bahwa ia telah melakukan kejahatan tersebut dua kali maka hukumannya tidak diberatkan. 3- Kekeliruan pada korban kejahatan Contohnya, jika si A menargetkan membunuh B, ketika akan beraksi yang terbunuh adalah si C. Dalam contoh ini para ahli hukum sepakat si pelaku dihukum dengan pidana kejahatan sengaja, karena si A sedari awal meniatkan menghilangkan nyawa seseorang yaitu si B, dan hukum menjamin setiap jiwa insan. c. Jenis-Jenis atau Bentuk Kesengajaan Kesengajaan umum dan khusus (القصد العام و الخاص) Kesengajaan umum ialah kesengajaan yang memiliki dua unsur yaitu kehendak atau maksud dan pengetahuan atau mengetahui. Kesengajaan ini merupakan syarat umum dalam setiap tindak pidana. Selain itu ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang ditetapkan hukum sebagai tambahan dari kesengajaan umum, yaitu niat khusus si pelaku kejahatan, di mana niat ini merupakan factor pendorongnya untuk melakukan kejahatan. Niat khusus ini dinamakan kesengajaan khusus. Contohnya adalah delik pemalsuan dokumen / jarimah at-tazwir. Delik ini tidak cukup adanya kehendak si pelaku untuk memalsukan dokumen dan mengetahui perbuatan pemalsuannya tersebut. Tetapi, mesti ada niat khusus atau terselubung dari tindakan pemalsuannya itu, yaitu niat untuk menggunakan dokumen yang dipalsukannya. Kesengajaan ditentukan dan tidak ditentukan (القصد المحدد و غير المحدد) Kesengajaan ditentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya ditentukan. Seperti si A yang bermaksud membunuh si B. Orang yang ingin dibunuh si A sudah ditentukan yaitu si B. Kesengajaan tidak tidentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya tidak ditentukan. Seperti seorang yang meletakkan bahan peledak ditengah lapangan yang dilalui orang banyak, ledakkan itu menyebabkan terbenuhnya beberapa orang yang lewat dan mengenai orang disekitarnya. Jenis kesengajaan ini meski berbeda namun sama di dalam pertanggungjawaban hukum. Kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana (القصد البسيط و القصد المصحوب بسبق إصرار) Kesengajaan biasa adalah kesengajaan yang tidak didahului perencanaan dan antisipasi. Pelaku kejahatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kejahatannya. Sedangkan kesengajaan berencana adalah adalah kesengajaan yang telah direncakan, dirancang, dipikirkan dan memiliki waktu yang cukup antara rencana dengan timbulnya kejahatan. Kesengajaan langsung dan tidak langsung (القصد المباشر و القصد غير المباشر) Kesengajaan langsung adalah kesengajaan yang langsung tertuju atau terkena pada orang yang dituju. Sedangkan kesengajaan tidak langsung adalah kesengajaan yang akibat dari kejatahan itu ada kemungkinan akan terjadi kejatahan lain. Contohnya: si A hendak membunuh B, si A mengirimkan kue beracun ke rumah B, ia tahu B tinggal bersama istri dan anak-anaknya, A menyadari ada kemungkinan istri B dan anaknya memakan racun itu akan mati, tapi ia tetap mengirim kue beracun tersebut. Pada keadaan ini, jika istri B atau anaknya mamakan kue dan kemudian meninggal, maka A dianggap memiliki unsur kesengajaan yang tertuju pada istri dan anak si B, kesengajaan ini dinamakan tidak langsung. Menetapkan ada dan tidak adanya kesengajaan Kesengajaan merupakan perkara batin yang sulit dilihat, karena itu untuk menetapkannya perlu adanya indikasi-indikasi eksternal yang menunjukkan adanya kesengajaan. II. Kesalahan tidak disengaja/kealpaan/al-Khata ghairu ‘Amdi/Culpa Pada umumnya, setiap kejahatan atau tindak pidana adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan dan kehendak terwujudnya akibat serta mengetahui seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum. Akan tetapi, terdapat pengecualian pada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kelapaan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pengertian kealpaan, bentuk-bentuk kealpaan dan jenis-jenis kealpaan. a) Pengertian Kealpaan Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Tapi, para pakar dan ahli hukum pidana membuat definisi kealpaan, yaitu “mengarahkan kehendak untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak mengarahkan kehendak untuk terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut, dan terjadinya akibat tadi merupakan hasil dari kesalahan pelanggar/al-jani karena ia dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat bahkan dapat mencegah terjadinya akibat tersebut”[8]. Di dalam peraturan atau hukum Mesir, kesalahan tidak disengaja atau kealpaan tidak memiliki tanggung jawab pidana, kecuali pada beberapa hal. Sebagai contoh, jika seorang polisi penjaga lalai dalam menjaga tahanan, kemudian tahanan tersebut kabur, maka polisi penjaga tadi dikenakan sanksi pidana. Pada sanksi kesalahan ini, disyaratkan terjadinya kejahatan dan adanya hubungan sebab-akibat, serta bahaya. Karena itu, jika polisi penjaga lalai namun tidak menyebabkan tahanan kabur, maka penjaga terbebas dari kesalahan pidana. Penyebab kealpaan diantaranya teledor, sembrono, lalai, tidak hati-hati dll. Beberapa pakar hukum pidana berpendapat tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada kejahatan atau tindak pidana tidak disengaja, hal ini karena pelanggar tidak menginginkan/berkehendak akibat. Akan tetapi, faktanya bahwa kehendak manusia dalam kejahatan itu tidak terlepas dari dosa atau kesalahan. Karena manusia diharuskan menjauhi segala keadaan yang dapat menyebabkan bahaya terhadap orang lain. Oleh sebab itu, sebagain pakar hukum berpendapat bahwa pelanggar memiliki tanggung jawab pidana. b) Bentuk-bentuk Kealpaan Kealpaan yang disadari (الخطأ مع التوقع) Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kealpaan yang tidak disadari (الخطأ مع عدم التوقع) Dalam hali ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. c) Jenis-jenis Kealpaan Kealpaan berat dan kealpaan ringan Kealpaan berat yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum pidana. Sedangkan kealpaan ringan yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum perdata/madani. Pembagian ini tidak begitu kuat, dan mayoritas ahli hukum tidak membedakan pembagian ini. Kealpaan materi dan kealpaan teknis Kealpaan materi maksudnya adalah tidak memperhatikan keharusan untuk berhati-hati atau larangan yang ditekankan pada orang lain. Seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasien dan dokter tersebut dalam keadaan mabuk, kemudian dokter tersebut salah memberikan obat pada pasien, atau ketika operasi lupa mengeluarkan alat operasi dari tubuh pasien. Kealpaan teknis adalah kesalahan yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu. Seperti dokter yang sedang mengoperasi pasien namun tidak mengikuti prosedur yang ada. Pembagian ini juga ditentang para ahli hukum. III. Unsur nonmateri dalam pelanggaran (ringan) (الركن المعنوى فى المخالفات) Dalam kaedah umum pelanggarang ringan disebutkan bahwa hukum tidak mensyaratkan terjadinya pelanggaran ini adanya kesalahan disengaja atau tidak disengaja yang merupakan unsur maknawi. Ahli hukum Perancis berpendapat bahwa terdapat pelanggaran yang cukup dengan unsur materi. Akan tetapi, kenyataanya bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya unsure maknawi/nonmateri. Kaedah ini dipakai dalam hukum modern, karena itu dalam pelanggaran disyaratkan adanya unsur non materi. Apabila tidak dijelaskan secara jelas unsur nonmateri dalam hukum atau undang-undang, maka hal ini diserahkan pada hakim dan lembaga peradilan, sehingga hakim dapat meperberat hukuman tau meringankannya. IV. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain Dalam peraturan hukum pidana modern terdapat dasar atau asas tanggung jawab pidana pribadi dan asas sanksi pribadi. Begitu juga hukum mensyaratkan tidak adanya sanksi kecuali pada seseorang yang telah ditetapkan atas kesalahannya. Akan tetapi, terdapat pengecualian , yaitu dihukumnya seseorang yang tidak ikut dalam penyertaan tindak pidana dengan sifat serikat. Contohnya adalah, diberikannya sanksi pada pimpinan redaksi sebuah majalah atau Koran atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan pada medianya. Si pemimpin redaksi tersebut tidak dapat pemaafan kecuali jika mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan medianya. V. Hal-hal yang menghalangi/meniadakan pertangungjawaban pidana (موانع المسئولية الجنائية) Ada beberapa hal atau alasan seseorang yang melakukan tidan pidana tapi tidak dijatuhi pidana atau bertanggung jawab terhadap tindak pidana. Alasan tersbut adalah sebagai berikut: Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, yakni : a) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau gangguan kejiwaan atau gila. b) Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana, melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman). 2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu, yaitu: a) Daya paksa atau overmacht; b) Pembelaan terpaksa atau noodweer; c) Dalam keadaan darurat; d) Melaksanakan perintah jabatan . [1] Dr. Samih Sayyid Jad, Syarh Qonun Uqubat, 2007, hal. 355. Disadur dalam buku Manuale de diritto penale parte generale Giuffre Milano, 1969, hal. 33-34, karangan Antolisei. [2] Ibid. [3] Ibid. Hal. 356 [4] Ibid. Hal. 357 [5] Ibid. Hal. 358 [6] Ibid. Hal. 361 [7] Dr. Said Mustafa, al-Ahkamul ‘amah fi Qonunil ‘Uqubat, 1960, hal. 414 [8] Dr. Samih Sayyid Jad, op. cit., hal. 375-376

Salah satu yang sangat ingin kita bicarakan di sini diwakili kalimat pertanyaan berikut; bahwa jika iman kita menuntut kita untuk percaya bahwa Islam adalah “dien” yang dijamin eksistensinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bukankah kita pun harus meyakini pula bahwa rahmatan lil alamin-nya Islam pun tak terbatas dalam lingkungan spiritualitas dan akhlak (moral) semata, tapi juga mencakup segala aspek ras manusia sekaligus bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi? Bukankah Rahmatan lil alamin dalam Islam menyentuh segala aspek sosial, budaya, politik, ekonomi hingga iptek? Dengan demikian, kalimat 'rahmatan lil alamin' pun harus berarti bahwa nilai-nilai Islam pun dapat menyelamatkan ekonomi sebuah negara dan mensejahterahkan rakyat negara tersebut, bahkan 'Rahmatan Lil Alamin'  bagi Islam dapat pula dimengerti sebagai satu poin dasar yang dapat menyelamatkan ekonomi dunia.

Rasulullah telah mewariskan syari’at Islam kepada umatnya untuk dijaga dan dilestarikan. Dan dalam perkembangan yang kita nikmati sekarang, bahwa di antara beberapa dari warisan syari’at dari kenabian Nabi Besar Muhammad SAW ternyata tidak saja mengalami proses 'pelestarian'. Sebagian dari syari’at Islam bahkan mengalami pengembangan dan beberapa inovasi. Syari’at telah dan sedang, berkembang, menyesuaikan dan disesuaikan dengan politik, hukum, ekonomi, budaya dan 'worldview' umatnya. Pengembangan dan inovasi ini telah mengalami rancang bangunnya sejak generasi pendahulu (turast), maupun oleh generasi kita sekarang.

Di antara inovasi yang dapat dilihat dengan jelas, adalah zakat, yang merupakan salah satu pilar utama hukum Islam. Zakat yang pada masa awal perkembangan Islam setelah wafatnya Rasul, difasilitasi dengan 'Baytul Mal' untuk kemudian diolah sebagai sumber pendanaan negara dan masyarakat, menopang kekhilafahan Islam. Inovasi dalam zakat tidak berhenti sampai di sini, hingga pada perkembangannya saat ini (di masa sekarang) dimunculkanlah konsep 'zakat penghasilan' atau 'zakat profesi', dan 'zakat profesi' ini tak lain adalah hasil ijtihad ulama kontemporer di abad kedua puluh. Demikian sedikit contoh daripada inovasi dalam syariat yang dimaksud di atas.

Zakat yang sudah jelas merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, sesuai ketentuannya, diambil dari harta Seorang muslim yang hartanya mencapai nishab 85 gram emas, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kewajiban zakat pun harus dipahami dari awal sebagai perintah Allah yang berkaitan dengan harta dan penghasilan yang halal, agar dengan harta yang diinfakkan itu, seorang muslim mengalami proses “penyucian” bagi sisa harta yang tetap menjadi haknya untuk disimpan. Di lain sisi, pemahaman atas kewajiban zakat ini bersifat global (ijmali), yaitu kesadaran penuh dari seorang muslim bahwa membayar zakat adalah perbuatan yang wajib ditunaikan untuk menyempurnakan rukun Islam, dan 'wajib' di sini diartikan sebagai; “perbuatan yang diberlakukan hukuman bagi yang meninggalkannya dan imbalan pahala bagi mereka yang mengerjakan.” Maka, zakat tak hanya merupakan perbuatan yang bernilai batiniyyah, berdasarkan kesadaran ruhiyyah, itulah iman yang dilengkapi oleh kesadaran dalam mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Jika ditinjau dari sisi pragmatis, maka kesimpulan yang kita dapatkan justru lebih jauh dan lebih dari itu, zakat tak lain adalah bagian dari bentuk “sakralisasi” dalam mengalokasikan dana, atau sakralisasi dalam berinvestasi (investment). Dan sepertinya tidak salah, jika makna zakat, infaq maupun shadaqah yang ada dalam institusi syariat Islam disejajarkan dengan kata investment dalam konteks ekonomi. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan ayat-ayat berikut ini, dan perhatikan pula pada kata-kata yang dicetak tebal;

Allah berfirman; “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al Baqarah: 277),

Kemudian ayat;“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At Taubah ayat 103). Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an, surat Ali Imran ayat 92.

Kemudian perhatikan pada petikan hadist berikut; bahwa “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di ayat yang lain dalam hal menafkahkan harta, Allah memberi perumpamaan bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, selayak benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulir yang menghasilkan seratus benih yang lain (Al Baqarah: 261),

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan muttafaq ‘alaih, Rasul Shallallaahu 'alaihi wa Sallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkembangkan oleh Allah dengan berlipat ganda.”

Satu demi satu ayat dan nash hadist di atas, dapat ditadabburi secara ringkas, pada ayat pertama, dalam sejarahnya, ayat ini adalah ayat pertama di mana Allah memaklumkan kewajiban zakat di samping ayat kewajiban menjalankan ibadah shalat wajib, dalam ayat ini, Allah mengakhirinya dengan  kalimat “Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Kemudiaan pada ayat kedua, ayat tersebut mengandung kata;“ketentraman jiwa”, dari kedua kata dalam kedua ayat tadi, Allah seperti memberikan alasan utama dari menunaikan kewajiban zakat adalah sebagai salah satu penawar dari kekhawatiran dan kesedihan yang mana, kedua hal ini berimplikasi langsung pada yang bersangkutan. Dijanjikan-Nya ketentraman jiwa sebagai pengganti bagi kesedihan dan kekhawatiran itu, tidak hanya bagi sang pelaku saja, namun juga bagi mereka yang mendapatkan bagian dari apa yang diperbuat oleh orang yang mengamalkan amalan-amalan ini, pun mendapat kebahagiaan dan ketentraman jiwa.

Sebagaimana telah pula dibahas sekilas di atas, bahwa dua masalah utama yang menjadi masalah  ekonomi di seluruh dunia adalah krisis dan resesi. Di belahan bumi yang lain, ada segolongan masyarakat yang sedang dalam kesulitan, kelaparan, kesedihan, dan kekhawatiran, karena tidak mendapat uluran tangan dari orang-orang yang seharusnya dapat membantunya. Zakat dapat memberikan stimulus ekonomi melebihi pengaruh yang dapat diberikan dari sumber-sumber produksi, sebut saja misalnya pada kalangan buruh yang telah memberikan produktivitas mereka dengan upah yang diterima dari kalangan kapitalis, upah ini bisa dikatakan memberikan kesejahteraan, namun kesejahteraan ini hanya menyentuh lingkar buruh tersebut, seperti keluarga atau lingkungan buruh tadi, namun upah atau gaji tidak menyentuh kehidupan kalangan yang nonproduktif seperti para janda, orang-orang lemah, lansia, atau mereka yang justru masih dalam proses mencari ilmu (pelajar). 

Allah juga berfirman tentang infaq (menafkahkan harta di jalan Allah) dan menyebutnya sebagai “kebajikan yang sempurna”, sebutan ini menguatkan pengertian adanya prospek dari amalan menafkahkan harta di jalan Allah. Tak hanya itu, Rasulullah menambahkan kata-kata; "sempurna" (excellent) bagi infaq di jalan Allah, dalam suatu hadist, tentang ketidak sempurnaannya ibadah shalat jika tidak diiringi penunaian zakat.

Di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq maupun zakat, merupakan dua kebaikan yang melengkapi kebaikan-kebaikan dari ibadah wajib lainnya. Dari keempat rukun Islam, zakat adalah satu-satunya amalan yang manfaatnya sudah pasti dirasakan oleh masyarakat umum dan menyentuh kepentingan umum pula. Allah dan rasulnya telah banyak meyakinkan kita dalam hal menafkahkan harta di jalan Allah, di antaranya, janji akan dilipatgandakannya oleh Allah hasil dari amalan ini, hasil ini dapat dipahami sebagai hasil dari pelipat-gandaan rizki yang merupakan balasan dari Allah berupa barang (harta), maupun diartikan sebagai imbalan pahala.

Sekarang mari kita merunut satu demi satu apa yang sudah kita bahas dari awal. Bagaimana bahwa kita telah bersepakat bahwa masalah ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia di muka bumi. Semua pakar ekonomi pun bersepakat bahwa pertumbuhan ekonomi akan menaikkan gairah hidup masyarakat yang dapat diwakili dengan istilah “sejahtera”, dan di sisi yang lain, pemerosotan ekonomi menjadi musibah yang akan sulit dihadapi oleh manusia. Di lain sisi, seluruh pakar ekonomi pun setuju bahwa pertumbuhan ekonomi harus juga diiringi beberapa perimbangan-perimbangan dari sokongan kebijakan ekonomi yang lain.

Pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi kebijakan fiskal dan pajak yang baik dan perimbangan jumlah komoditas di pasar dan daya beli masyarakat, sehingga inflansi tetap terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan bubble lalu crash. Pertumbuhan ekonomi pun ternyata harus pula seiring dengan perimbangan pada kelestarian lingkungan hidup dan hayati. Jika tidak, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa banyak dari pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak pada kerusakan lingkungan dan justru mengancam beberapa ekosistem flora dan fauna. Maka, dalam hal ini, umat Islam yang menempati posisi penting sebagai bagian besar dari keseluruhan umat manusia di atas bumi pun, juga harus bertanggungjawab terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibangun agar dapat mengikuti perimbangan-perimbangan ekonomi tersebut, jika kita merujuk pada beberapa ayat di atas, maka tidak berlebihan jika umat Islam ingin memulai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan baik, maka umat Islam dapat merujuk pada ayat-ayat di atas tadi sebagai landasan dasar dalam membangun ekonomi sosial dan negaranya, yaitu, bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus juga “menentramkan”, lalu bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berupa “kebajikan yang sempurna dan menyempurnakan”, sehingga segala investasi yang dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi ini dapat menghasilkan “hasil yang berlipatganda” baik di dunia maupun di akhirat.

Jika semua hal tadi diawali dengan kesadaran dari karya nyata dalam zakat dan infaq dan diikuti dengan perimbangan-perimbangan terhadap tanggungjawab tadi, tidak seharusnya terjadi krisis yang melanda ekonomi dunia seperti yang terjadi pada masa sekarang. Krisis yang terjadi sekarang, lebih dominan disebabkan karena terjadi di belahan dunia lain saat sebuah negara tersebut maju, penduduknya pun terbiasa memboroskan anggaran belanjanya dengan kartu kredit, lalu membayar kredit tersebut dengan kredit lagi, namun di belahan bumi yang lain di sebuah negara berkembang, peduduknya harus memegang perut karena lapar dan tidak ada kredit baginya yang berguna untuk menahan lapar itu. Yang terjadi selanjutnya, di belahan dunia yang lain, sebuah negara menanggung hutang dari akibat inflansi yang yang tinggi di pasaran, dan di belahan bumi yang lain, kelesuan ekonomi terjadi akibat deflasi yang membuat komoditas yang dihasilkan berharga murah, harga murah dari bahan baku tadi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pakaian seorang petani, atau kebutuhan nelayan pada solar dan bensin untuk perahunya, ataupun tidak mencukupi sandang dan pangan bagi seorang buruh pabrik (terutama di negara negara berkembang). Masalah dan tantangan lain, tidak sampai di sini saja, harus dibuktikan bahwa investasi harta termasuk di dalamnya alokasi dana zakat dan infaq pun selalu harus diimbangi dengan kedewasaan mental dan spiritual baik itu kedewasaan dari investor (muzakki), maupun kedewasaan di pihak penerima (mustahiq).

Bukan cerita lama jika banyak dari zakat infaq ternyata terbuang percuma hanya mencukupi makan dan memberikan kebahagiaan hanya bagi sehari dua hari saja, lalu cerita berlanjut kembali tentang bagaimana mustahiq ini lalu harus meneruskan perjuangannya melawan kemiskinan di kehidupan sehari-hari kemudian. Ini tentu bertolak belakang dengan maksud utama dari kewajiban zakat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan rasulnya dalam “sakralisasi investasi harta” ini yang di antaranya bertujuan untuk; ketentraman jiwa, demi kebajikan yang sempurna dan hasil yang berlipatganda atau memberi manfaat yang lebih besar. Investasi dalam bentuk zakat bukan untuk menjadikan harta pihak investor berkurang 2,5 persen saja dan menjadikan pihak penerima investasi sekedar menjadikannya seolah menjadi seorang penerima pasif, namun harus juga ada follow up dari investasi ini sendiri, yang tidak bisa dilepaskan dari bentuk pembinaan dan penyadaran bagi kedua belah pihak. Pihak pemberi (muzakki) harus memahami bahwa investasi ini dapat membantu daya kembang sosial di masyarakat yang akan berpengaruh juga pada iklim ekonomi di sekitar tempatnya berada atau di sekitar kawasan bisnisnya, bisa jadi dapat mengurangi beban penyakit sosial semacam pengangguran dengan memberikan suntikan modal, zakat dapat pula memperkecil kesenjangan sosial, maupun investasi yang cukup dipahami sebagai kebajikan atau derma Lillahi ta’ala.

Bagi pihak penerima (mustahik), harta zakat yang diterimanya dapat mengurangi beban hidup karena hutang, atau menjadi modal untuk membuka usaha baru (meskipun bisa jadi jumlahnya tidak seberapa). Dan yang tidak ketinggalan adalah pihak pengelola dana zakat (amil). Dalam sejarahnya, umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW di bawah pimpinan para sahabat mampu memperkokoh agama ini dengan kekuatan politis di bawah naungan kekhilafahan, ekonomi umat ternyata banyak ditopang oleh zakat dari umat Islam sendiri, sehingga pada perkembangannya, untuk menjaga efisiensi dalam pengelolaannya, dibangunlah suatu lembaga “baytul mal”, yang kemudian membuat catatan kesuksesan bagi kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa baytul mal mampu mengatasi masalah masalah ekonomi masyarakat di bawah sistem khilafah Islam, bahkan konon sampai berlebih (dalam artian benar-benar mengentaskan kemiskinan).

Itu semua tidak lain karena di antara perimbangan-perimbangan yang memang harus dilakoni oleh kedua belah pihak (muzaki dan mustahiq),peran amil pun sangat penting untuk menjembatani maksud dan kebutuhan dari kedua belah pihak tadi. Amil harus memahami tanggungjawabnya untuk dapat berbuat adil sekaligus proporsional. Inilah yang mungkin dapat menjadi solusi bagi perekonomian dunia saat ini, meskipun tentu saja kalah populer jika dibanding mereka yang sudah terbiasa dengan teori ekonomi klasik, atau penganut markentalis, maupun teori dari Keynesianis dalam menjabarkan dan usaha untuk sinkronisasi peran negara dengan peran swasta bagi ekonomi masyarakat. Satu hal yang dirasa patut dibahas adalah, bahwa di masa sekarang, pakar ekonomi telah memahami tentang sebuah negara sebagai pengayom utama bagi ekonomi rakyatnya. Pada umumnya, negara bertanggungjawab terhadap ekonomi dengan pengontrolan pada dua kebijakan, yang pertama adalah kebijakan fiskal, dan kedua pada kebijakan moneter. Dalam kedua hal ini, sebenarnya, syari’at Islam dapat memberikan sumbangsih nilai-nilai syariatnya dalam kebijakan fiskal negara (yang biasanya dipegang oleh badan eksekutif negara). Yaitu pada kebijakan bagaimana membuat peraturan-peraturan yang dapat menjamin alokasi pajak sekaligus zakat dapat tepat sasaran (Saat ini di Indonesia, sudah ada langkah maju dengan dibentuknya BAZNAS).

Bagaimana pula bagi sebuah negara untuk dapat memfasilitasi beberapa potensi dana umat yang masih belum teralokasikan maksimal, seperti dana haji, misalnya? Dan bagaimana agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam supremasi hukum untuk menyokong hal ini, untuk meminimalisir penyelewengan terhadap dana-dana ini?

Dalam kebijakan moneter, sudah selayaknya pemegang kebijakan moneter yang berada di tangan bank sentral, dapat menjembatani antusias masyarakat akan bank syari’ah, seperti obligasi syariah (sukuk), dan bahkan dapat mengadakan langkah maju dengan bertahap menghilangkan ketergantungan pada “kebijakan suku bunga”—meskipun ini kedengaran teralu mengawang-awang—(karena jika sebuah negara meninggalkan sistem bunga dalam uang kertas dengan menggantinya degan emas, maka tidak ada kebijakan moneter). Sehingga, jika memang kebijakan moneter “yang islami” ini terwujud, Negara kemudian mencetak uang baru yang murni terbuat dari emas atau perak, sehingga umat muslim dapat berzakat, berinfaq dan bersedekah, benar-benar dengan emas atau perak. Berbagi, memberi dan saling menerima adalah fitrah seluruh manusia di manapun berada, suatu pihak akan membutuhkan pihak yang lain, demikian di satu pihak yang telah mendapatkan harta yang banyak, tentu akan berfikir untuk menginvestasikan harta tersebut dengan maksud yang berbeda-beda, bisa jadi demi mendapatkan kepuasan batin tersendiri karena telah berbagi, sebagaimana dalam infaq dan shadaqoh dalam Islam, atau dengan maksud lain, yaitu mengharapkan pertukaran barang ataupun manfaat dari jasa seperti, bisa pula karena mungkin berniat untuk mengambil keuntungan dari investasinya seperti murabahah, atau memang karena tidak mampu mengelola harta tersebut sendirian (seperti mudharabah). Dari situlah akan muncul kerjasama maupun perikatan-perikatan.

 Namun, sudah menjadi konsekuensi logis yang muncul dari sisi lain manusia itu sendiri yang punya kecenderungan pada keserakahan dan sifat egois, menyebabkan adanya praktik-praktik monopoli dan oligopoli dalam bisnis, kartel-kartel yang menahan lajunya kompetensi, maraknya kolusi dan nepotisme yang menguntungkan pihak pihak tertentu, praktek korupsi dan suap, hingga hutang yang berkedok suntikan dana. Akibatnya, banyak dari negara berkembang yang mandeg di tempatnya, tetap hanya menjadi negara berkembang, karena kebijakan ekonomi yang penuh koreksi dari pihak luar yang justru bertujuan memperkaya pihak pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Bantuan dana yang pada dasarnya hutang bukannya menyelesaikan masalah, tapi menjadi awal mula dari masalah saat alokasinya tidak tepat sasaran atau malah diselewengkan. Muncullah negara-negara gagal tadi, karena tidak adanya perimbangan perimbangan yang sudah dibahas di atas, keadaan Somalia yang di kemelut perang berkepanjangan, masalah pajak, instabilitas politik, monopoli terhadap sektor sektor penting negara seperti eksplorasi tak terkendali pada hutan di sana, dan diperparah oleh iklim geografi Somalia yang ganas. Tidak sampai di situ, beberapa negara tak gagal pun menunjukkan perkembangan ekonomi yang mengkhawatirkan, lihat saja bagaimana krisis Yunani yang menjadi beban seluruh Eropa, lalu bagaimana dengan krisis Amerika yang dipantik oleh kebiasaan masyarakatnya menikmati “bunga”, yang tidak lain hanya kata lain dari “hutang”. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ekonomi, diperlukan adanya sumber dana yang sehat dan bebas dari hal-hal negatif (terutama negatif dalam pandangan Islam).

'Bunga' yang sudah mendarah daging dalam jiwa ekonomi global sudah menunjukkan taring bahayanya, dan bukan kebetulan jika sejak awal sekali, Islam sudah melarang praktek riba’, bahkan dalam satu riwayat yang rajih (terpercaya), bahwa ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat larangan praktek riba. Yang justru terbukti dapat menyukseskan program ekonomi yang sehat justru muncul dari kewajiban itu sendiri, tentunya dengan mengindahkan kritikan terhadap Islam yang justru nampak seolah menerapkan konsep negara sosialis dengan zakat-nya.

 Pada kenyataannya, Islam bukan berprinsip sosialis apalagi kapitalis, namun Islam selalu memihak pada fitrah manusia itu sendiri, segala apa yang ditetapkan sebagai kewajiban bagi umat Islam adalah memang untuk kebaikan umat Islam itus sendiri, demikian pula sebaliknya, bahwa segala apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya adalah karena bertentangan dengan mashlahat manusia. Maka, sebuah impian rasanya yang tidak berlebihan jika umat Islam suatu saat memiliki sebuah lembaga semacam Bank Dunia atau semacam IMF milik ummat Islam yang bebas dari praktek riba’, dan dananya adalah dana riil yang bukan kertas ber-angka semata, namun komoditas yang memang benar-benar bernilai (valuable goods). Dana yang tersimpan adalah investasi sakral yang berasal dari dana zakat umat muslim sedunia, infaq dan shadaqah, dana fidyah, hasil-hasil yang diperoleh dari tanah atau lahan wakaf, ataupun dana abadi ummat dari saldo pengadaan haji, yang nantinya dana ini dapat dimanfaatkan bagi mashlahat umat muslim sedunia, dapat meminjamkan dana itu tanpa bunga kepada negara, atau lembaga-lembaga ummat yang memang membutuhkan, lalu pinjaman itu diproses dengan akad mudharabah atau murabahah tanpa bunga. Hingga tak ada lagi negara muslim yang dicap gagal seperti Somalia, Chad atau Sudan. Bagaimanapun itu, jauh lebih baik memulai mimpi-mimpi besar ini dari hal yang kecil dulu, yaitu bagaimana menyadarkan diri sendiri untuk berzakat dan memaksimalkan dana zakat itu bagi pembangunan umat Islam di negeri sendiri. --HPH--

Oleh: Putro Suryonegoro*

Undang-undang merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan negara, undang-undang memuat hal-hal yang menerangkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat maupun, juga memuat aturan-aturan yang mengatur berbagai regulasi dan bertindak, dan juga sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, kaidah perundang-undangan di dalam hukum kebiasaan mengupayakan cara negara dan warganya agar dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hokum, dan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hokum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Dari itu semua kita melihat adanya hal pokok pentingnya aturan undang-undang yang selalu mengarahkan dan menjadi solusi yang apabila terjadi hal yang tidak dikehendaki, maka tulisan ini berusaha menjelaskan seberapa jauh kesesuaian hukum aturan yang selalu harus ditaati di dalam berinteraksi dalam hidup, dan berdasarkan sumber manakah yang menciptakan kaidah hukum, serta hakikat berbagai macam hukum undang-undang.